Tantangan Pengobatan Kanker di Asia
Dari 14,1 juta kasus kanker yang ditemukan tahun 2012 di seluruh dunia, kasus kanker paling besar terjadi di Asia, yaitu 48 persen. Angka kematian akibat kanker sebesar 8,2 juta di tahun yang sama, 54 persen di antaranya berada di Asia. Namun, tingkat aksesibilitas pasien terhadap obat dan fasilitas kesehatan masih sangat terbatas.
Senior Vice President Emerging Growth Markets Novartis Oncology John Ketchum, Kamis (14/5) dalam seminar "Mapping the Path Forward" di Singapura, mengatakan, ketika kasus dan angka kematian akibat kanker di negara-negara Barat, Eropa dan Amerika, menurun, di Asia justru meningkat. Bahkan, pada 2030 angka kasus dan kematian diprediksi meningkat 30-40 persen.
"Meningkatnya angka kanker di Asia terutama disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, termasuk merokok, kurang aktivitas olahraga, dan asupan nutrisi yang buruk," kata Ketchum.
Medical Director Solid Tumors Novartis Oncology Hong Ling Xue menyebutkan, terjadi anomali di Asia untuk kasus kanker payudara. Di Amerika, semakin tua usia perempuan, seusai menopause, kemungkinan terjangkit kanker payudara semakin tinggi. Namun, di Asia terdapat kecenderungan kanker payudara banyak ditemukan di usia premenopause, bahkan usia muda, sekitar 30-40 tahun.
Sementara itu, akses untuk melakukan pemeriksaan secara dini masih sangat terbatas. Akibatnya, kebanyakan pasien kanker payudara didiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut.
Akses terbatas
Di Indonesia, misalnya, kata Ling Xue, permasalahan terbesar adalah kondisi geografis wilayah yang membuat pasien kesulitan pergi ke rumah sakit. Apalagi untuk mendapat diagnosis kanker, pasien harus pergi ke RS besar, yang di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas. Hal serupa terjadi di negara-negara lain dengan banyak wilayah terpencil yang sulit terjangkau pelayanan kesehatan.
Masalah itu ditambah lamanya waktu yang dibutuhkan agar obat bisa masuk ke negara di Asia. Kebanyakan obat kanker diproduksi perusahaan Eropa dan Amerika, dan perlu waktu 2-3 tahun setelah obat itu diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) untuk dapat digunakan di Asia.
Saat ini, pengobatan kanker semakin berkembang. Inovasi terbaru, yaitu terapi target, memungkinkan obat membunuh sel-sel kanker secara spesifik tanpa menyerang sel normal lain seperti yang terjadi pada kemoterapi. Ini akan membuat terapi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, terapi ini belum dapat diterapkan sepenuhnya karena berbagai kendala.
Director Department of Oncology National Taiwan University College Ann Lii Cheng mengatakan, obat untuk kasus kanker hati yang jumlahnya terus meningkat di Asia sangat sulit didapat. Namun, ia juga sepakat, perbedaan antara negara di Barat dan Timur harus diperhatikan dalam pengobatan kanker.
"Secara genetik, orang Asia berbeda dengan orang Amerika. Saat ini, kami percaya, perbedaan ini membutuhkan perbedaan strategi. Namun, perlu diteliti lebih lanjut apakah perbedaan ini berkontribusi pada perbedaan respons terhadap obat," ujarnya.
Oleh karena itu, Cheng mengatakan, penanganan kanker di Asia tak cukup dengan obat-obatan. Upaya penanganan dan pencegahan kanker harus lebih komprehensif karena permasalahan di Asia, terutama di negara-negara berkembang, juga lebih kompleks, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan.
Dalam presentasinya, Thomas Weigold, Regional Director Medical Affairs Novartis Oncology, menyebutkan, satu dari tiga pasien di 20 negara di Asia sulit mengakses obat penting. Selain fasilitas kesehatan yang masih minim, masih banyak warga miskin yang mengeluarkan dana pribadi untuk biaya kesehatan. Padahal, biaya yang dibutuhkan untuk terapi atau pengobatan penyakit kanker sangat besar.
Jaminan Kesehatan
Iwan Dwiprahasto, Ketua Farmakoepidemologi dan Farmakoekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengungkapkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah RI menargetkan seluruh warga terlindungi dengan JKN pada 2019. Saat ini ada 121,6 juta orang (sekitar 50 persen penduduk) yang terlindungi JKN, dengan 84 juta orang di antaranya merupakan warga miskin yang preminya dibiayai pemerintah.
Obat kanker termasuk ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, harganya sangat mahal membuat pemerintah harus bersiasat. Biaya untuk salah satu obat kanker paru, misalnya, bisa mencapai 90.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,1 miliar untuk kebutuhan pasien selama 1,5 bulan. Karena itu, pemerintah akan berunding dengan perusahaan obat sehingga biaya obat dapat ditekan dengan beberapa skema.
Prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1.000 penduduk. Pada 2013, kanker payudara merupakan kanker dengan angka paling tinggi di Indonesia, yaitu 819 kasus dengan angka kematian 217 jiwa, diikuti kanker serviks dan kanker paru. Kesulitan pasien di Indonesia adalah terbatasnya RS besar tipe A yang hanya 15 RS dari 2.230 RS di seluruh Indonesia. Obat-obat kanker dan diagnosis hanya bisa didapat di RS besar tersebut.
Terkait obat dari luar yang masuk ke Indonesia, ujar Iwan, pemerintah memang harus selektif. Sesuai dengan aturan, dibutuhkan 311-314 hari untuk jalur reguler dan 100 hari untuk obat-obatan tertentu.
"Waktu yang lama, hingga tiga tahun, biasanya disebabkan perusahaan obat menunggu penerimaan dari FDA AS sebelum mengajukan ke negara-negara yang dituju. Dulu kita merujuk ke FDA AS, tetapi sekarang kita memiliki cara sendiri," kata Iwan yang juga Ketua Komite Nasional Daftar Obat Esensial Nasional.
Iwan menjelaskan, saat ini Indonesia memang lebih ketat dalam menyeleksi obat-obatan yang masuk ke Indonesia. Meskipun sudah melalui uji klinik fase 2 di AS, ketika masuk ke Indonesia, obat tetap harus melalui uji klinik fase 3 untuk menjamin obat-obatan itu benar-benar aman dan memiliki khasiat.
Di Korea, Dong Churl-suh dari Chung Ang University mengatakan, National Health Insurance Service di Korea Selatan telah melindungi 96 persen penduduk. Pendanaan, selain dari premi yang dibayar warga, juga disubsidi pajak tembakau. Asuransi kesehatan ini menanggung biaya pengobatan berbagai penyakit, termasuk kanker. Pasien kanker diminta membayar 50 persen dari total biaya. (UTI)
Senior Vice President Emerging Growth Markets Novartis Oncology John Ketchum, Kamis (14/5) dalam seminar "Mapping the Path Forward" di Singapura, mengatakan, ketika kasus dan angka kematian akibat kanker di negara-negara Barat, Eropa dan Amerika, menurun, di Asia justru meningkat. Bahkan, pada 2030 angka kasus dan kematian diprediksi meningkat 30-40 persen.
"Meningkatnya angka kanker di Asia terutama disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, termasuk merokok, kurang aktivitas olahraga, dan asupan nutrisi yang buruk," kata Ketchum.
Medical Director Solid Tumors Novartis Oncology Hong Ling Xue menyebutkan, terjadi anomali di Asia untuk kasus kanker payudara. Di Amerika, semakin tua usia perempuan, seusai menopause, kemungkinan terjangkit kanker payudara semakin tinggi. Namun, di Asia terdapat kecenderungan kanker payudara banyak ditemukan di usia premenopause, bahkan usia muda, sekitar 30-40 tahun.
Sementara itu, akses untuk melakukan pemeriksaan secara dini masih sangat terbatas. Akibatnya, kebanyakan pasien kanker payudara didiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut.
Akses terbatas
Di Indonesia, misalnya, kata Ling Xue, permasalahan terbesar adalah kondisi geografis wilayah yang membuat pasien kesulitan pergi ke rumah sakit. Apalagi untuk mendapat diagnosis kanker, pasien harus pergi ke RS besar, yang di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas. Hal serupa terjadi di negara-negara lain dengan banyak wilayah terpencil yang sulit terjangkau pelayanan kesehatan.
Masalah itu ditambah lamanya waktu yang dibutuhkan agar obat bisa masuk ke negara di Asia. Kebanyakan obat kanker diproduksi perusahaan Eropa dan Amerika, dan perlu waktu 2-3 tahun setelah obat itu diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) untuk dapat digunakan di Asia.
Saat ini, pengobatan kanker semakin berkembang. Inovasi terbaru, yaitu terapi target, memungkinkan obat membunuh sel-sel kanker secara spesifik tanpa menyerang sel normal lain seperti yang terjadi pada kemoterapi. Ini akan membuat terapi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, terapi ini belum dapat diterapkan sepenuhnya karena berbagai kendala.
Director Department of Oncology National Taiwan University College Ann Lii Cheng mengatakan, obat untuk kasus kanker hati yang jumlahnya terus meningkat di Asia sangat sulit didapat. Namun, ia juga sepakat, perbedaan antara negara di Barat dan Timur harus diperhatikan dalam pengobatan kanker.
"Secara genetik, orang Asia berbeda dengan orang Amerika. Saat ini, kami percaya, perbedaan ini membutuhkan perbedaan strategi. Namun, perlu diteliti lebih lanjut apakah perbedaan ini berkontribusi pada perbedaan respons terhadap obat," ujarnya.
Oleh karena itu, Cheng mengatakan, penanganan kanker di Asia tak cukup dengan obat-obatan. Upaya penanganan dan pencegahan kanker harus lebih komprehensif karena permasalahan di Asia, terutama di negara-negara berkembang, juga lebih kompleks, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan.
Dalam presentasinya, Thomas Weigold, Regional Director Medical Affairs Novartis Oncology, menyebutkan, satu dari tiga pasien di 20 negara di Asia sulit mengakses obat penting. Selain fasilitas kesehatan yang masih minim, masih banyak warga miskin yang mengeluarkan dana pribadi untuk biaya kesehatan. Padahal, biaya yang dibutuhkan untuk terapi atau pengobatan penyakit kanker sangat besar.
Jaminan Kesehatan
Iwan Dwiprahasto, Ketua Farmakoepidemologi dan Farmakoekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengungkapkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah RI menargetkan seluruh warga terlindungi dengan JKN pada 2019. Saat ini ada 121,6 juta orang (sekitar 50 persen penduduk) yang terlindungi JKN, dengan 84 juta orang di antaranya merupakan warga miskin yang preminya dibiayai pemerintah.
Obat kanker termasuk ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, harganya sangat mahal membuat pemerintah harus bersiasat. Biaya untuk salah satu obat kanker paru, misalnya, bisa mencapai 90.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,1 miliar untuk kebutuhan pasien selama 1,5 bulan. Karena itu, pemerintah akan berunding dengan perusahaan obat sehingga biaya obat dapat ditekan dengan beberapa skema.
Prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1.000 penduduk. Pada 2013, kanker payudara merupakan kanker dengan angka paling tinggi di Indonesia, yaitu 819 kasus dengan angka kematian 217 jiwa, diikuti kanker serviks dan kanker paru. Kesulitan pasien di Indonesia adalah terbatasnya RS besar tipe A yang hanya 15 RS dari 2.230 RS di seluruh Indonesia. Obat-obat kanker dan diagnosis hanya bisa didapat di RS besar tersebut.
Terkait obat dari luar yang masuk ke Indonesia, ujar Iwan, pemerintah memang harus selektif. Sesuai dengan aturan, dibutuhkan 311-314 hari untuk jalur reguler dan 100 hari untuk obat-obatan tertentu.
"Waktu yang lama, hingga tiga tahun, biasanya disebabkan perusahaan obat menunggu penerimaan dari FDA AS sebelum mengajukan ke negara-negara yang dituju. Dulu kita merujuk ke FDA AS, tetapi sekarang kita memiliki cara sendiri," kata Iwan yang juga Ketua Komite Nasional Daftar Obat Esensial Nasional.
Iwan menjelaskan, saat ini Indonesia memang lebih ketat dalam menyeleksi obat-obatan yang masuk ke Indonesia. Meskipun sudah melalui uji klinik fase 2 di AS, ketika masuk ke Indonesia, obat tetap harus melalui uji klinik fase 3 untuk menjamin obat-obatan itu benar-benar aman dan memiliki khasiat.
Di Korea, Dong Churl-suh dari Chung Ang University mengatakan, National Health Insurance Service di Korea Selatan telah melindungi 96 persen penduduk. Pendanaan, selain dari premi yang dibayar warga, juga disubsidi pajak tembakau. Asuransi kesehatan ini menanggung biaya pengobatan berbagai penyakit, termasuk kanker. Pasien kanker diminta membayar 50 persen dari total biaya. (UTI)